Calon presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, meminta negara tidak ikut campur mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Anies dalam orasi politiknya dalam acara Relawan Amanah Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/5/2023). Menurut Anies, negara harus netral dan mempercayakan segalanya kepada rakyat tentang calon pemimpinnya.
“Biarkan rakyat, dan jangan dipengaruhi oleh negara, tanpa campur tangan, negara netral dan percaya pada rakyat, bahwa ini mempunyai kekuasaan kepada mereka yang berniat baik ,” kata Anies.
Anies juga menegaskan, negara tidak boleh mengintervensi rakyat dalam memilih pemimpin lima tahun ke depan. Jika negara mengintervensi, menurut Anies, sama saja melecehkan rakyat. Di sisi lain, kata Anies, negara harus membiarkan rakyat memilih sendiri siapa pemimpin yang dipercaya untuk Indonesia ke depan.
“Kalau negara mengintervensi, namanya negara melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah dewasa, bisa memutuskan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyinggung tentang kekuasaan. Menurutnya, setiap 5 tahun atau proses pergantian pemimpin, bukan berarti kekuasaan dialihkan atau hilang.
Sebab, lanjutnya, pada dasarnya kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat, sehingga yang dialihkan hanyalah kewenangan untuk menjalankan kekuasaan rakyat. “Jika ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, artinya dia tidak tau prinsip dasar demokrasi.
Karena kekuasaan tidak hilang, tidak berpindah. Itu milik kalian semua, rakyat Indonesia,” kata Anies. Tak hanya kali ini Anies menyebut ada pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Sebelumnya, Anies juga mengatakan hal yang sama. kata Anies ketika berada di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat lalu.
Dalam kesempatan itu, Anies mengatakan, dalam setiap proses pergantian pemimpin, tidak ada kekuatan yang hilang. “Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini bukan soal kehilangan kekuasaan, peralihan kekuasaan,” kata Anies.
“Yang berubah ialah kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Dia menilai, dalam demokrasi pergantian kekuasaan adalah hal yang lumrah. Padahal, proses pembangunan bangsa tidak bisa hanya melalui perubahan, tetapi juga melalui keberlanjutan.
Sehingga, Anies meminta supaya tidak ada pihak yang merasa paling menguasai kekuasaan. prinsip demokrasi,” kata Anies.